JOKOWI DORONG PENGGUNAAN JARINGAN GAS UNTUK PENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

 

Tuntutan penggunaan energi hijau kini sudah menjadi keharusan sebagai bagian menuju dunia yang berkelanjutan. Afirmasi tuntutan itu, akan menjadi gerakan yang massif bila dimulai dari tindakan di tataran yang lebih rendah.

Misalnya, mengajak dan membiasakan masyarakat dari level rumah tangga, menggunakan energi hijau. Ajakan itu menjadi relevan karena pemerintah kini tengah menggenjot pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) secara massif.

Pemerintah gencar mendorong penggunaan jargas sebagai bagian dari upaya mengurangi subsidi LPG, selain untuk penyediaan energi yang lebih bersih, aman serta efisien kepada masyarakat,

Tak dipungkiri, APBN juga sangat terbebani adanya subsidi energi, sehingga secara perlahan ketergantungan itu diupayakan dikurangi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021.

Kenaikan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah. Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun.

Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021. Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun.

Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Kemenkeu mencatat, lebih dari 90 persen kenaikan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara harga jual eceran (HJE) dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.

Nah, bagaimana dengan program pembangunan jaringan gas itu? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, pengerjaan fisik jaringan gas (Jargas) bumi untuk rumah tangga sebagai substitusi LPG kini sudah mencapai 75,46 persen.

Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jaringan gas yang lebih masif tahun ini lewat pembiayaan mandiri Subholding Gas PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

“Progres fisik pembangunan Jargas saat ini telah mencapai 75,46 persen. Rencana pembangunan Jargas tahun ini akan dilaksanakan oleh Badan Usaha (Jargas Mandiri) dan skema KPBU,” kata Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian ESDM dalam satu kesempatan.