8 ARAHAN JOKOWI KE KAPOLRI: KAWAL INVESTASI-PADAMKAN PERCIKAN DI TAHUN POLITIK

 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/4). Dalam rapat tersebut, Sigit menyebut ada sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk Polri beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, arahan itu disampaikan Jokowi saat rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri, 8 Februari lalu. Salah satunya adalah Jokowi meminta Polri bisa bekerja dengan detail.

"Kemudian kami juga senantiasa mempedomani arahan Bapak Presiden pada saat Rapim TNI-Polri, bahwa diharapkan kita tidak bekerja makro, namun bisa detail mikro," kata Sigit saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/4).

Sigit juga menuturkan, Jokowi meminta Polri agar bisa ikut andil mengendalikan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023, inflasi year-on-year Indonesia adalah 5,47%, atau sudah lebih rendah ketimbang angka year-on-year pada Desember 2022 yang mencapai 5,51%.

"Kemudian [Presiden juga meminta Polri] mengawal investasi, memberikan perlindungan keamanan terhadap industri hulu sampai hilir, menjaga hal-hal yang terkait dari masalah pelanggaran atau ilegal," lanjutnya.

Jokowi, kata Sigit, juga meminta Polri fokus menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebelumnya, BNPB telah mengungkapkan ada enam provinsi prioritas pemerintah dalam menangani karhutla jelang musim kemarau kering 2023.

Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah sebelumnya juga sudah menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pengusaha yang membuka lahan dengan membakar hutan dan mengakibatkan karhutla.

"Dan tentunya, yang terutama, [pesan Jokowi soal] bagaimana menjaga sinergitas TNI Polri khususnya pada saat menghadapi tahun politik," pungkasnya.