ENTASKAN KEMISKINAN, GANJAR PRANOWO DORONG PENERAPAN PAYROLL SYSTEM ZAKAT ASN

     

Penerimaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun per tahun. Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Daroji menjelaskan kenaikan jumlah penerimaan zakat di Baznas tidak lepas dari dorongan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Ganjar menerbitkan surat edaran tentang pemotongan langsung gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Jateng sebesar 2,5 persen tiap bulannya. Darodji menyampaikan surat edaran tersebut membuat penerimaan zakat Baznas Jateng naik signifikan. Adapun penerimaan zakat itu diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Baznas yang telah membantu pihaknya mengoordinasikan zakat para ASN sekaligus berkontribusi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

"Kami berdiskusi dengan Baznas Jateng, agar pentasarufannya sekarang bisa kami arahkan pada hal yang sifatnya produktif," papar Ganjar.

Mengenai penyaluran zakat, Ganjar pun mendukung inisiasi yang disampaikan oleh Ketua Baznas Jateng. Menurutnya, cara tersebut dinilai akan berdampak langsung pada penerima manfaat.

Meski demikian, Ganjar menyebut keberhasilan di tingkat provinsi dalam pengelolaan zakat ASN juga mesti diterapkan di kabupaten/kota. Ganjar pun mendorong agar payroll system juga diterapkan di daerah.

"Di kabupaten kota coba kami dorong. Karanganyar itu malah sudah ada praktik perusahaan dan hotel, nah ini coba kami geser ke sana, sehingga nanti perusahaan pun juga karyawannya bisa difasilitasi membayar zakat oleh Baznas. Kami siap kok untuk membantu sistemnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas ini kemudian di-overlay dengan program penanggulangan kemiskinan dari Pemprov Jateng.

"Nah ide-ide pentasyarufan yang lebih produktif tadi, kemudian kami coba dorong untuk kami overlay ke penanggulangan kemiskinan. Nah, di situ lah Baznas memiliki peran yang sangat bagus," jelasnya.

Ganjar pun mendorong kabupaten/kota di Semarang Raya untuk memulai dan menjadi pilot project penerapan payroll system. Sementara itu, daerah yang sudah berjalan dapat menjadi contoh dan saling berbagai ilmu.

"Nanti kami akan coba dorong ke sana, sehingga jauh lebih optimal lagi dan perannya akan lebih besar," pungkasnya.

Tak hanya itu, angka kemiskinan Jawa Tengah sejauh ini terus menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2013 kemiskinan di Jateng sebesar 4,7 juta jiwa atau 14,44 persen. Data BPS September 2022 menyebutkan angka kemiskinan telah turun hingga 10,98 persen atau menjadi 3,8 juta. Hal ini menandakan ada penurunan 846.640 jiwa.