GANJAR PRANOWO GANDENG KOMUNITAS MASYARAKAT, BERIKAN PENDAMPINGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

             

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang serius memperhatikan penyandang disabilitas.

Termasuk Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (PETKI) agar program pemberian akses dan kemandirian dari pemerintah bisa dipercepat.

"Kami sudah punya Perda, punya Pergub untuk kawan-kawan disabilitas. Maka kawan-kawan PETKI, khususnya yang di Jawa Tengah ini bisa memanfaatkan itu. Tadi saya tawarkan, apa sih yang menjadi problem mereka, kemudian bagaimana mereka bisa kita latih, diberikan akses yang banyak sehingga bisa mandiri," kata Ganjar usai membuka Rakernas DPP PETKI di BPM DIKJUR, Jalan Brotojoyo, Kota Semarang, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Ganjar, keberadaan PETKI dapat menjadi penghubung sekaligus ruang bagi penyandang tunanetra untuk mendapatkan banyak aktivitas fisik dan keterampilan.

Meskipun PETKI merupakan organisasi dengan latar belakang agama, kegiatan yang diberikan kepada anggota PETKI tidak hanya soal keagamaan.

"Mudah-mudahan mereka yang dari kelompok tunanetra makin terbantu karena banyak aktivitas atau keterampilan yang bisa membikin mereka bisa lebih mandiri. Tadi kegiatannya tidak hanya keagamaan dari kawan tunanetra yang Nasrani tapi juga membuat kegiatan yang sifatnya keterampilan itu tadi, life skill, sehingga kemandirian-kemandirian ini bisa didorong," katanya.

Sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kegiatan PETKI tentu saja membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan dan dorongan. Terutama terkait keterampilan yang menjadi bekal kemandirian.

Untuk itu, Ganjar meminta PETKI agar ikut membantu pendataan penyandang disabilitas.

"Kita pernah sampaikan umpama kepada kawan-kawan kades, berapa sih jumlah penyandang disabilitas di desa kalian dan mereka bisa mendata tidak, mana yang tunanetra, mana yang kelompok tuli, dan berkebutuhan khusus lainnya," ungkap Ganjar.

Keberadaan data yang valid menjadi penting dalam upaya mempercepat pemberian pelatihan maupun akses kepada penyandang disabilitas.

Pelatihan itu akan diberikan secara terprogram sampai penyandang disabilitas menyatakan diri siap untuk mandiri.