Simak! Ini 'Senjata' Indonesia Buat Lawan Resesi Global Tahun Depan

  

Jakarta - Pemerintah optimistis Indonesia bisa lolos dari ancaman resesi. Optimisme ini muncul karena Indonesia memiliki 'senjata' yang diyakini mampu menangkal resesi.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidena, Panutan Sulendrakusuma mengungkapkan beberapa alasannya. Pertama, neraca perdagangan selama 28 bulan masih surplus.

"Cadangan devisa masih dalam keadaan aman," kata Panutan dalam program Profit CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/10/2022).

Kedua, dari sisi industri, indeks PMI di level 51,7 poin yang berarti masih dalam kondisi ekspansi. Selain itu, indeks keyakinan konsumen 120,7 yang artinya masih tetap yakin.

Dari industri halal pun masih ada permintaan tinggi dari dalam dan luar negeri. Hal ini menandakan kegiatan produksi di Indonesia sudah mulai jalan lagi.

"Kegiatan produksi sudah mulai jalan. Dukungan perbankan KUR, karena disubsidi pemerintah," jelasnya.

Ketiga adalah aktivitas masyarakat yang kembali normal. Dia menjelaskan ekonomi yang jalan ditentukan dari aktivitas masyarakat. Fakta di lapangan aktivitas masyarakat sehari-hari sudah mulai kembali normal. Misalnya, katanya, mal yang mulai ramai kembali dan kemacetan di tol.

"Kita lihat kehidupan sehari-hari, saya ke pusat perbelanjaan hari Sabtu sulit mendapatkan parkir, tol macet seperti normal. Ekonomi ditentukan aktivitas. Kalau aktivitas jalan, indikator ekonomi kita jalan," paparnya.

Seperti diketahui, ancaman krisis telah berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang, posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit," kata Jokowi minggu lalu dalam acara 'BUMN Startup Day Tahun 2022'.

"Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap," kata Jokowi.

Dia mengungkapkan perang Rusia dan Ukraina terbukti menjadi biang kerok utama ketidakpastian dunia pada tahun ini. Perang telah memicu berbagai macam krisis, mulai dari krisis energi, pangan, hingga sektor keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). Belanja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk tahun depan dipatok sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Presiden Jokowi di dalam pengarahan di acara UOB Economic Outlook 2023 kemarin, di Jakarta menyampaikan bahwa perekonomian global ke depan masih penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan endurance atau daya tahan yang berkepanjangan. Pengeluaran alias belanja setiap satu persen rupiah di dalam APBN diminta untuk 'dieman-eman' alias dihemat-hemat, produktif, dan memberikan imbal balik yang jelas.

"Saya selalu sampaikan ke Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati. Kalau punya uang kita di APBNKita harus 'dieman-eman', dijaga hati-hati. Mengeluarkannya harus produktif, harus memunculkan return yang jelas," jelas Jokowi, dikutip Jumat (29/9/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, tahun depan merupakan kali kedua Indonesia memiliki target belanja hingga di atas Rp 3.000, dengan rincian pemerintah pusat akan membelanjakan Rp 2.246,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 814,7 triliun.

"Ini untuk kedua kalinya APBN mencapai di atas Rp 3.000 triliun, tahun ini juga sudah menembus Rp 3.000 triliun," jelas Sri Mulyani saat konferensi pers di Gedung DPR kemarin, Kamis (29/9/2022).

"Belanja pemerintah pusat, belanja K/L dan non K/L adalah untuk menjaga rakyat dan perekonomian agar bisa terus melanjutkan momentum pemulihan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan menjaga agar daya beli bisa terpelihara," kata Sri Mulyani lagi.

Di samping itu, kata Sri Mulyani belanja negara di tahun depan akan diarahkan untuk melanjutkan reformasi terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, akselerasi perlindungan sosial sepanjang hayat, serta meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi.

Selain itu, arah kebijakan belanja pemerintah di 2023 juga untuk melanjutkan pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, adaptasi teknologi hijau dan pengembangan EBT, dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN.

"Serta meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta meningkatkan sinkronisasi belanja bantuan pemerintah," jelas Sri Mulyani.