Luar Biasa! 40 Juta Bidang Tanah Sudah Disertifikasi, Jokowi Layak Dapat Nobel Ekonomi

  

Jakarta – Jokowi melalui Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni menegaskan sertifikasi aset adalah cara terbaik untuk memberikan kepastian hukum. Ini sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Toni saat menyampaikan Kuliah Umum di hadapan Guru Besar dan Peserta Wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas Darul Ulum Jombang, Sabtu (15/10).

Dia mengungkapkan, Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi yang ditargetkan selesai pada 2025. Progress pendaftaran bidang tanah terdaftar pada tahun ini sejumlah 94,2 juta. Adapun yang telah bersertifikat sejumlah 79,4 juta bidang tanah.

“PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menargetkan bisa menyertifikasi sejumlah 126 juta bidang pada 2025. Merupakan PR saya dan Pak Hadi bagaimana supaya 46,6 juta bidang tanah ini dapat bersertifikat,” tegasnya.

Selain percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, Toni menerangkan, pemerintah juga melakukan redistribusi tanah sebagai cara untuk menata struktur penguasaan dan pemilikan tanah.

“Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia sedang semangat-semangatnya meredistribusi tanah. Dari tahun 2015-2022 total tanah yang telah diredistribusi adalah 1.478.496 hektar, rata-rata pertahunnya 211.213 hektar. Jika dibandingkan 8 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, nyaris setara dengan pemerintahan selama 54 tahun” jelasnya.

Pelaksanaan sertifikasi ini baik dalam legalisasi aset maupun redistribusi tanah terinspirasi oleh aktivis sosial yang bergerak di Peru pada tahun 1980-an yakni, Hernando De Soto.

“Sebagai perbandingan Hernando De Soto berhasil menyertifikasi 1,58 juta bidang tanah. Sedangkan Pak Jokowi dalam waktu 8 tahun berhasil menyertifikasi 40 juta bidang,” ungkap Toni.

Baginya, capaian prestisius yang diraih oleh Jokowi mestinya mendapatkan penghargaan oleh dunia internasional. Sebab pelaksanaan sertifikasi tersebut terbukti memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Jadi kalau De Soto yang hanya menyertifikasi 1,58 juta bidang tanah saja mendapatkan Nobel Ekonomi. Bagaimana Pak Jokowi yang telah menyertifikasi 40 juta bidang? Tentu saja Pak Jokowi layak mendapatkan Nobel Ekonomi,” tutup Toni.