Keren! Pemerintah Dorong Hilirisasi Sektor Perkebunan dan Pertanian Indonesia

   

Jakarta - Pemerintah terus menggenjot hilirisasi berbagai komoditas di tanah air agar lebih memiliki nilai tambah, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga saat seminar nasional bertajuk Peran Standarisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan dalam Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional, yang diadakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Kadin Indonesia, beberapa waktu lalu.

“Salah satu kebijakan yang saat ini sedang difokuskan pemerintah adalah hilirisasi komoditas, tidak terkecuali sektor pertanian dan perkebunan," kata Airlangga yang ditulis Senin (3/10/2022).

"Terlebih, saat ini dunia sedang menghadapi berbagai krisis dan tantangan global. Maka dari itu, pemerintah fokus untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian," sambung Airlangga.

Airlangga menjelaskan, pada kuartal II 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor pertanian, dengan proporsi sebesar 12,98 persen.

"Pertanian sendiri menjadi sektor paling tangguh terhadap pandemi Covid-19 dan mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebesar 50 ribu," paparnya.

Dalam seminar ini, Airlangga juga mengesahkan Deklarasi Hari Komoditas Perkebunan yang digalakkan Dewan Komoditas Perkebunan dan Kadin Indonesia.

Ke depan, Hari Komoditas Perkebunan ini akan diperingati setiap tahunnya pada 29 September.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT BKI (Persero) Rudiyanto mengatakan, jika saat ini produk hasil komoditas perkebunan di hulu belum berkolaborasi dengan industri hilir.

Meskipun, kata Rudiyanto, saat ini hasil komoditas perkebunan telah berkontribusi besar terhadap devisa negara dan perekonomian nasional dan daerah.

“Melalui acara ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan standar produktivitas komoditas perkebunan di hulu, menjadikan komoditas perkebunan dan turunannya lebih diterima, sehingga akan meningkatkan ekspor dan investasi di dalam negeri,” ucap Rudiyanto.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar mengatakan, sektor perkebunan adalah salah satu sektor dengan pangsa terbesar dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Komoditas perkebunan sebagai sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja petani, mendorong agribisnis dan agroindustri serta pengembangan wilayah, maupun penyangga kelestarian lingkungan,” pungkas Bobby.

Tren penguatan kinerja terus ditunjukkan berbagai indikator perekonomian nasional di tengah risiko pelemahan ekonomi global. Tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Q2-2022 yang tercatat mencapai 5,44%.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, pendapatan negara, hingga kinerja ekspor tersebut turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara, yang termasuk dalam Seven Economic Wonders of Worried World menurut majalah Financial Time.

Adapun berbagai capaian impresif tersebut juga tidak terlepas dari peran sektor pertanian yang menjadi pengungkit kinerja ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 12,98%.

Peran penting pertanian tersebut salah satunya ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan sebagai kontributor utama dengan share terhadap PDB pertanian hingga 27%.

Untuk itu, Pemerintah berupaya mengoptimalkan subsektor perkebunan melalui berbagai langkah agar dapat mendorong kinerja pertanian yang berdampak pada perekonomian nasional.

Salah satu langkah yang kini telah ditempuh Pemerintah yakni melalui hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hilirisasi yang dilakukan Pemerintah telah mampu meningkatkan nilai ekpor pada sejumlah komoditas seperti kelapa sawit yang tumbuh menjadi US$28.52 miliar pada 2021, serta besi dan baja yang juga tumbuh menjadi US$ 21.47 miliar di tahun 2021.

Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif.

"Kalau kita tidak beranjak dari hilirisasi maka value tidak bertambah, oleh karena itu hilirisasi berbagai komoditas harus didorong,” ujarnya saat menyampaikan keynote speech dalam acara Seminar Nasional Peran Standardisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional, Kamis 29 September 2022.

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki plafon sebesar Rp373,17 triliun pada 2022 dan akan meningkat sebesar Rp470 triliun pada 2023.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa penggunaan KUR tersebut dapat menjadi opsi investasi jangka panjang bagi para pelaku sektor pertanian khususnya pada komoditas kelapa sawit.

“Pada sekor pertanian telah diberikan KUR sebesar Rp70 triliun dan bisa meningkat karena tidak ada batasan bagi sektor pertanian, kemudian Pemerintah juga berupaya mendorong KUR kelompok yang belum optimal pelaksanaannya,” ujar Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan terkait ketersediaan beras yang berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan capaian produksi hingga 31 juta ton dalam 3 tahun terakhir.

Dengan capaian tersebut, Indonesia juga berhasil memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRR) di tengah situasi pandemi dan krisis pangan yang terjadi di berbagai negara.

Terakhir, Menko Airlangga turut mengajak berbagai pihak baik korporasi maupun Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong kemajuan berbagai komoditas lain, dengan gencar melakukan promosi dan memasarkan produk yang dihasilkan sehingga dapat mendorong kesejahteraan para petani.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Komite Tetap Standardisasi dan Produktivitas Kadin Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP), Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, serta Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).