Hebat! Cara Jokowi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

  

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam menyalurkan bantuan untuk warga miskin.

Menurut Jokowi, data kemiskinan sudah sangat jelas hanya penyalurannya yang harus tepat sasaran.

"Mengenai kemiskinan ekstrem. Data sudah jelas, ada. Datanya ada. Di daerah-daerah ada semua datanya. Artinya sasarannya jelas. By name, by address semuanya ada. Nama, alamat semuanya ada," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

"Kalau kita bareng-bareng pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap bareng-bareng. Urusan income, pendapatan digarap bareng-bareng," imbuhnya.

Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dicontohkan Jokowi pada saat penanganan pandemi covid-19.

Hal itu dikarenakan sasaran vaksinasi yang sesuai dengan target yang telah disepakati.

"Wong sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat. Bansos ke sana arahkan, pada perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana," jelas Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah saling bahu-membahu untuk dapat menyalurkan bansos secara tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

"Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan. Ini ada semuanya. Ini lah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan," pungkas Jokowi.

Jokowi mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena merupakan momok setiap negara. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi .

"Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid. Kalau Covid kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama," ujar Jokowi di JCC Senayan Jakarta, pada Kamis, (29/9).

Menurutnya, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Jokowi sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.

"Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya," imbuhnya.

Jokowi mengatakan, saat ini yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan suplainya yang kurang. Untuk itu, ia mendorong semua kepala daerah untuk mengajak petani menanam komoditas tersebut.

"Tugas Saudara-Saudara, bagaimana mengajak para petani untuk menanam ini, kalau di daerah Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian harganya tinggi pasokan cabai," ungkapnya.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar. Dia memberikan contoh jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.

"Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta," paparnya.

Jokowi meyakini jika semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. Dia juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu dalam menggunakan biaya tak terduga dan dana transfer umum karena regulasinya sudah ada.

"Jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga, dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, sudah ada SE (surat edaran) Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan," jelasnya.

Hal lain yang juga perlu ditangani secara kompak dan bersama-sama adalah soal kemiskinan ekstrem. Menurutnya, saat ini data mengenai hal tersebut sudah jelas sehingga akan lebih mudah untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

"Sasarannya ada kok jelas, nama dan alamat. Bansos ke sana arahkan, perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan, (ini) ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya, saya ingin kita semuanya kerja konkret bersama-sama," tandasnya.