Luar Biasa! Kartu Sakti Jokowi Percepat Pengembangan SDM

  

Jakarta - Sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki fokus penuh dalam upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri. Sejumlah kebijakan yang diluncurkan terbukti kian mendorong target pencapaian tersebut. 

Salah satu langkah konkret Jokowi adalah menghadirkan beragam program melalui kartu sakti. Sebut saja Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, hingga Kartu Prakerja. 

Menurut Anggota Komisi III DPR Ary Egahni Ben Bahat, Jokowi telah mengambil langkah tepat dengan meluncurkan berbagai kartu sakti. Kehadirannya mampu menyasar langsung ke persoalan masyarakat sehari-hari. Selain itu, ibas positif dari kartu sakti Jokowi juga mampu membawa peningkatan terhadap SDM Tanah Air, khusunya di Kalimantan Tengah (Tengah).

"Dengan kartu-kartu sakti, mampu meningkatkan SDM di Kalimantan Tengah," ungkap Ary di Palangka Raya, Kalteng seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (25/9/2022). 

Ary melihat kartu sakti Jokowi bukan hanya berhasil meningkatkan SDM di Kalteng, tapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama yang kurang mampu. Sejak awal peluncurannya, banyak masyarakat yang terbantu dengan hadirnya kartu sakti tersebut. 

"Benar kartu itu berguna, agar masyarakat Indonesia kehidupannya lebih baik. Semua kartu yang diterbitkan baik dan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Ary.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi komitmen penuh dalam mendorong percepatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Sejumlah langkah dilakukan termasuk dengan menggencarkan pelaksanaan program 'kartu sakti' seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, serta Kampus Merdeka.

Hal itu memantik respons positif berbagai pihak. Salah satunya disampaikan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia. Andrie menilai langkah Jokowi menggenjot pelaksanaan program 'kartu sakti' telah menciptakam dampak positif besar. Salah satunya terhadap para mahasiswa, terutama yang termasuk dalam kategori kurang mampu.

Dia mengatakan penyaluran bantuan dana pendidikan melalui merupakan sebuah keputusan tepat. Sebab, hal tersebut bakal berdampak pada meningkatnya pembangunan SDM di Tanah Air. 

"Kartu sakti ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terkhusus kaum milenial untuk meningkatkan SDM nya dengan menjadi SDM yang unggul secara pendidikan," ujar Andrie dalam keterangan yang diterima, Minggu (28/8). 

Lebih lanjut dia menyampaikan apresiasi tinggi kebijakan bantuan pendidikan yang selama ini sudah direalisasikan Jokowi. Ditambah lagi, lanjut Andrie, di era pemerintahan Jokowi ini bantuan pendidikan dicover hingga ke perguruan tinggi. 

Karenanya dia menilai tidak ada lagi alasan persoalan biaya memutus mimpi anak-anak negeri untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sebab, pemerintahan Jokowi sudah mengcover kebutuhan untuk biaya pendidikan. "Tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak mampu meningkatkan pendidikan (kuliah),” kata Andrie.

Kehadiran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dinilai menjadi bentuk nyata keberpihakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap masyarakat kurang mampu untuk bisa mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi. Hingga saat ini penyaluran KIP terus dilakukan secara merata ke seluruh daerah.

Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh Jamil Barambang menuturkan, program KIP Kuliah yang sudah dimulai sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Terutama terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat kecil di pedesaan.

Berkat program kartu sakti Jokowi ini, kata dia, kini banyak masyarakat telah menuntaskan program wajib belajar 12 tahun. Termasuk juga turut membantu generasi muda dalam meraih impiannya untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

“Karena KIP ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah, keberpihakkan pemerintah terhadap mahasiswa-mahasiswa yang punya kompetensi akademik baik tapi punya keterbatasan ekonomi,” ucap Jamil dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (20/9/2022).

Lebih lanjut, dia menyebut realisasi program KIP yang tepat sasaran tidak terlepas dari keseriusan dan komitmen pemerintah yang sejak awal dibangun Jokowi. Dukungan besar kerap diberikan Jokowi tiap kali program ini diluncurkan.

Dia menilai, program kartu sakti ini dapat mempercepat target peningkatan pendidikan di Tanah Air. Meski begitu, dia berharap pelaksanaan program KIP Kuliah ini dapat terus dikawal hingga ke pelosok desa.

“Untuk tingkat nasional itu cukup bagus, karena memang yang perlu kita evaluasi kan pada tingkat regional atau daerah,” ucap Jamil menandaskan.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di Indonesia hingga tingkat perguruan tinggi. Hal itu bisa dimulai dari revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam draf revisi UU Sisdiknas, wajib belajar yang sebelumnya sembilan tahun diubah menjadi 13 tahun atau sampai SMA. Namun Huda mendorong agar wajib belajar diubah menjadi hingga jenjang perguruan tinggi.

"Indeks partisipasi kasar di Indonesia khususnya indeks partisipasi kasar di perguruan tinggi itu masih jauh banget, jadi lulusan SMA kita untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih tinggi banget," kata Huda saat berbincang dengan merdeka.com pada Jumat 2 September lalu.

"Karena itu ini hanya akan bisa diintervensi dengan cara kuliah murah, kuliah gratis saya mendorong revisi UU Sisdiknas yang kita bahas supaya Wajar Dikdas (wajib belajar pendidikan dasar) 18 tahun dari 9 tahun, jadi artinya sampai perguruan tinggi nanti gratis hanya dengan itu akses perguruan tinggi bisa kita dorong," sambungnya.

Huda mengungkapkan, Wajar Dikdas 18 tahun ini sedang dikompromikan dengan pemerintah. Rencananya wajib belajar dimulai dari jenjang Paud.

"Anak-anak sudah bisa gratis di PAUD dan kesejahteraan guru-guru PAUD sudah bisa diselesaikan jadi Wajar Dikdas ini akan kita dorong dalam revisi dan ini menjadi penting karena berefek kepada alokasi anggaran, berefek kepada angka partisipasi kasar akan naik setinggi tingginya karena nanti kuliah gratis dengan wajar dikdas 18 tahun," tuturnya.

Huda menjelaskan, skema kuliah gratis bisa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Namun, dia mengakui KIP itu memang belum bisa menutupi biaya secara keseluruhan. Soal besaran anggaranya akan ia susun dalam revisi UU Sisdiknas.

"KIP ini baru bisa mengcover pertahun rata rata 200 ribu padahal jumlah anak muda Indonesia yang kuliah pertahun bisa 1 sampai 2 jutaan," ucapnya.

"Nanti akan kita rencanakan sebagai semangat untuk penggunaan 20 persen anggaran pendidikan kita maunya ada pasal pasal yang mengatur terkait itu, tentu gak sedetil itu, karena mandatori yang sifatnya masih umum nanti di PP nya," tuturnya.