Jokowi Bantu Pasang Listrik Baru ke 83.000 Rumah Masyarakat Kurang Mampu

  

Jakarta - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI menyepakati untuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga (RT) pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat sebanyak 3.000 rumah dari tahun sebelumnya sebanyak 80.000 rumah.

"Pagu kegiatan infrastruktur tahun anggaran tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,67 triliun dari sebelumnya hasil Raker sebesar Rp1,86 trilun. Biaya infrastruktur tersebut akan digunakan untuk pembagian koverter kit untuk nelayan dan petani, bantuan pasang baru listrik (BPBL), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya /PLT Mikro Hidro, Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS), Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan pembagian modern clean energy cooking services," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan Banggar pada Kamis (11/9).

Dari anggaran infrastruktur yang tersedia, Pemerintah bersama Komisi VII DPR sepakat untuk meningkatkan volume dan anggaran untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari tahun anggaran sebelumnya, 2022 sebesar 80.000 SR menjadi 83.000 SR pada tahun anggaran mendatang, 2023.

"Bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 83.000 SR dengan total anggaran Rp 201.65 milyar," lanjut Arifin.

Rapat Kerja yang dipimpin Bambang Haryadi itu juga menyepakati anggaran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu/Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah 3T sebanyak 12 unit dengan anggaran sebesar Rp 94.44 milyar dan meningkatkan pembangunan PJU-TS menjadi 31.072 unit dengan pagu anggaran Rp 500,45 milyar.

Menteri ESDM mengucapkan terima kasih atas seluruh kesepakatan yang sudah dicapai dan berkomitmen untuk segera melaksanakan proses lelang pra DIPA agar segera dapat dilaksanakan pembangunanannya sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya.

"Tambahan belanja sebesar Rp4,4 miliar tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pra DIPA sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memperoleh manfaatnya," jelas Arifin.

Sebagai informasi, Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 tahun 2022 Tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang diteken pada 21 Januari 2022.

Dalam peraturan tersebut juga diatur Para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah. PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.

Selain itu, penerima juga harus sudah terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, dan/atau berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPR sepakat untuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga pada 2023. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bantuan tersebut berasal dari anggaran kegiatan infrastruktur yang sudah disetujui sebesar Rp1,67 triliun. 

Arifin menuturkan dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pembagian konverter kit bagi nelayan sebanyak 20.000 paket. Kemudian konverter kit untuk petani sebanyak 30.000 paket. 

Lalu Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 83.000 rumah tangga miskin. Selanjutnya pembangunan 12 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu dan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 

Selain itu, anggaran infrastruktur juga digunakan untuk membiayai pembangunan 31.075 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), 7.500 Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), dan 680.000 Modern Clean Energy Cooking Services. 

PLN berkomitmen untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pra-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memanfaatkannya," katanya Jumat (22/9/2022). 

Sebelumnya, DPR sepakat penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp5.527.868.429. Angka tersebut meningkat Rp404.400.000.000 dari usulan Pemerintah yang disampaikan sebelumnya sebesar Rp5.123.468.429. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. 

Jokowi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anggota DPR RI yang telah bersedia melakukan pembahasan akhir penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 sesuai hasill pembahasan Badan Anggaran, yang menyepakati anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 sebesar RP5,53 triliun dengan tambahan belanja Rp404,4 miliar yang sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat," bebernya. 

Sementara itu, dia merinci total anggaran sebesar Rp5.527.868.429 akan digunakan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp303.326.806, inspektorat jenderal Rp68.495.687. 

Lalu untuk Dirjen Minyak dan Gas Bumi Rp1.461.210.957, kemudian Ditjen Ketenagalistrikan Rp669.241.626, Ditjen Mineral dan Batu Bara Rp678.000.000. 

Sementara itu, Dewan Energi Nasional, Rp56.859.949, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp522.605.687, Badan Geologi Rp581.621.733, BPH Migas Rp211.224.302, Kemudian Dirjen EBT dan Konservasi Energi Rp868.714.647, dan BP Migas Aceh Rp78.927.564. Di dalam rapat Arifin sempat menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan daya 450 VA di tengah ramainya isu pembagian kompor listrik sebagai pengganti kompor gas. "Tidak ada," singkat dia.