Hore! Pemerintah Berikan Bantuan Bedah Rumah Kepada 2.034 Warga Kalsel

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 2.184 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Selatan ke depan lebih layak huni. Bantuan diberikan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan metode padat karya tunai (PKT).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pelaksanaan program BSPS ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan tidak ada pungutan biaya sama sekali. Penyaluran program BSPS ini diharapkan bisa membuat rumah milik masyarakat kurang mampu menjadi lebih layak huni.

"Kami berharap seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan bidang perumahan bisa ikut mensukseskan program BSPS ini. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 19 September 2022.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Hujurat di dampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan Rudi Yunanto menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan metode PKT dari pemerintah pusat.

Penyalurannya dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama alokasi program BSPS dari Anggaran APBN sebanyak 150 unit dan progress kegiatan ini sudah berjalan 100 persen di lapangan. 

Sedangkan tahap kedua diberikan alokasi tambahan sebanyak 2.034 unit dengan total anggaran Rp40,680 miliar yang tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Banjar 1.349 unit, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 136 unit, Kabupaten Hulu Sungai Utara 234 unit, dan Kabupaten Balangan 315 unit.

"Total jumlah BSPS di Kalimantan Selatan menjadi 2.184 unit. Kami targetkan seluruh proses pembangunan Program BSPS bisa selesai pada akhir tahun ini," jelasnya.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad dalam kunjungan lapangan dan seremoni pemasangan peneng BSPS di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu mengapresiasi keswadayaan masyarakat Kalimantan Selatan dalam melaksanaan BSPS.

"Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada masyarakat Kalsel yang sudah  berswadaya dalam memperbaiki tempat tinggalnya menjadi lebih layak dari sebelumnya. Pemerintah daerah juga bersinergi untuk menjadikan hunian tidak layak huni menjadi layak huni," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk Bank Tabungan Negara untuk menyalurkan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kalimantan Selatan.
Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas 150 rumah tidak layak huni agar lebih layak, sehat dan nyaman untuk ditempati masyarakat.

“Proram BSPS merupakan bantuan dari Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta.

Iwan menerangkan, peningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, aman, nyaman dan sehat sangat diharapkan oleh masyarakat, untuk itu pihaknya menggandeng bank-bank nasional dan di daerah sebagai bank penyalur agar pelaksanan penyaluran itu bisa cepat dan tepat.

”Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, bisa kita lihat dilapangan pada proses pelaksanaan yang turut mengambil tenaga kerja atau tukang di Desa/Kelurahan itu atau disekitarannya dan membangun rasa gotong royang antara masyarakat,” katanya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H. Hujurat menerangkan, pihaknya melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Tabungan Negara (Persero), sebagai Bank penyalur dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2022 lalu.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut juga dihadiri langsung Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan Rudi Yunanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersil (RUK), Wahyono, Branch Manager Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kota Banjarbaru, Icuk Tri Kurniawan.

“Adanya pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan Bank BTN sebagai penyalur dana Program BSPS  bisa menyalurkan kepada penerima manfaat secara  tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat waktu,” harapnya.

Hujurat menambahkan, setidaknya Ada sejumlah kriteria RTLH yang menjadikan sebuah hunian yang kondisinya dibawah standar antara kondisi bangunan, sisi kesehatan yakni minimnya sanitasi dan pasokan air bersih layak, serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni

Kepala Satker PP Kalimantan Selatan Rudi Yunanto menjelaskan, Kementarian PUPR mengalokasikan dana Rp3 Miliar untuk membedah 150 RTLH melalui program BSPS di Kalimantan Selatan. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di delapan lokasi yakni di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

“Pengerjaan Program BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pada masa pemulihan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,” katanya

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan setelah diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima BSPS akan mendapatkan sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening masing-masing penerima manfaat.

“Dana tersebut harus dimanfaatkan untuk ditukarkan dengan bahan material di Toko bahan bangunan yang ditunjuk dan membayar upah pekerja,” ungkapnya.