Hore! Jokowi Berikan Stimulan Bantuan Permukiman Penanganan Pasca Gempa di Sumbar

  

Jakarta - Pemerintah akan memberikan stimulan bantuan permukiman sebagai percepatan penanganan pascagempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengatakan stimulan bantuan akan difokuskan pada permukiman yang kebutuhannya sangat mendesak, salah satunya terkait dengan hunian tetap.

"Saya minta upaya penanganan ini dapat dilakukan secepatnya baik oleh pemda maupun pusat," tutur Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).

Dirinya meminta Pemkab Pasaman dan Pasaman Barat didampingi BNPB dan Pemprov Sumbar dapat mempercepat penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) terlebih dulu sampai penetapannya termasuk penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA).

"Semuanya harus mengikuti standar Rumah Tahan Gempa (RTG) dan meliputi semua skema yang ada, baik reimburse, swadaya atau menggunakan aplikator. Untuk selajutnya ditindak lanjuti oleh BNPB ke Kemenkeu," kata Muhadjir.

Mengingat masih dalam tahap transisi darurat dari tanggap darurat menuju pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi, Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) sebagai sumber pendanaan pembangunan hunian tetap telah disepakati melalui skema dana stimulan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 4/2020.

Adapun stimulan bantuan yang akan diberikan kepada Kab. Pasaman sebanyak Rp28,8 Milyar dengan total 564 unit rumah dan Kab. Pasaman Barat mencapai Rp60,6 Milyar dengan total 1.212 unit rumah.

“Dimana DSP wajib memenuhi peraturan dan perundangan yang ada dan sesuai dengan pembebanan ke Pemerintah Pusat untuk kategori rusak berat. Sementara rusak sedang atau ringan, dibebankan kepada Pemprov dan Pemkab,” kata Muhadjir.

Selain permukiman, beberapa sarana prasarana umum lainnya yang menjadi prioritas yakni sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah.

Baru setelah perbaikan permukiman dan sarana umum pokok lain rampung dilakukan, pemerintah bakal melakukan perbaikan sarana umum lain.

“Kita selesaikan permukiman dulu, baru nanti ke sarana-sarana umum yang lain yang sementara bisa ditunda atau dinomorduakan, setelah sarana yang betul-betul dibutuhkan bisa berjalan dengan baik," kata Muhadjir.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sebelumnya sejumlah bantuan telah diberikan sejak tanggap darurat.

Diantaranya bantuan dana DSP sebanyak Rp500 juta untuk Kab. Pasaman Barat dan Rp845 juta untuk Kab. Pasaman serta bantuan logistik.

Sebagai informasi, gempa bumi Magnitudo 6,1 dengan kedalaman 10 km terjadi di Sumatera Barat pada Jumat 25 Februari 2022 lalu dengan titik episenter gempa di Pasaman, Sumbar dan juga beberapa gempa susulan.

Sebanyak 27 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 19 ribu lebih warga harus mengungsi. Selain itu, 6 ribu lebih rumah dan ratusan fasilitas umum rusak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah tengah bergerak cepat dalam menangani gempa bumi bermagnitudo 6.1 di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar)

Muhadjir menerangkan, pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi.

"Kondisi kerusakan saat ini sedang didata, dan sesuai dengan standar penanganan bencana yang pertama-tama harus ditangani adalah korban. Baik korban yang hidup ataupun yang meninggal," ujarnya di sela kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (27/2).

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan, saat ini pemerintah fokus memprioritaskan penanganan korban cedera, korban pengungsi rentan (perempuan, anak, lansia, disabilitas) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok pengungsi. 

Menurutnya, saat ini yang menjadi kebutuhan mendesak bagi korban pengungsi adalah kebutuhan pakaian, kebutuhan sanitasi, dan tempat tinggal sementara berupa tenda pengungsian.

"Terutama pakaian yang dibutuhkan mereka rentan misalnya kebutuhan pakaian wanita, anak-anak itu harus diutamakan," ujarnya.

Lebih lanjut, kebutuhan hunian sementara untuk pengungsi juga sangat mendesak untuk dipenuhi.  Hal itu lantaran jumlah pengungsi semakin bertambah tetapi kesediaan hunian sementara terbatas.

"Saya sudah meminta kepada kepala BNPB untuk segera mensuplai kebutuhan tenda untuk hunian sementara pengungsi itu," imbuh Menko PMK.

Sebagai informasi, gempa bumi bermagnitudo 6.1 di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang terjadi pada Jumat (25/2) pagi hari telah menimbulkan kerusakan dan memakan korban jiwa. Gempa bumi yang berpusat di 0,14 derajat LU dan 99,94 derajat BT pada kedalaman 10 kilometer itu juga dirasakan di Kabupaten Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Agam. Gempa bumi susulan juga terus menerus terjadi hingga hari ini.

Berdasarkan data BNPB, per 26 Februari, pukul 20.56, di Kabupaten Pasaman Barat, tercatat korban jiwa sebanyak 4 orang, luka berat, 37 orang, luka ringan 310 orang dan kurang lebih 10.000 jiwa mengungsi di 35 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Kinali.

Kemudian di Kabupaten Pasaman dilaporkan ada 6 orang meninggal dunia, luka berat 5 orang, luka ringan 36 orang, 3 ribu jiwa menungsi dan ada 4 orang tertimbun material longsoran yang hingga kini masih dalam proses pencarian dan pertolongan. 

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 53 jiwa dari 16 KK terdampak dan 2 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Selanjutnya di Kabupaten Agam dilaporkan ada seorang bayi mengalami luka-luka akibat terdampak gempabumi.

Secara keseluruhan, dampak gempa bumi mengakibatkan 103 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak ringan, kurang lebih 1.307 unit rumah rusak ringan, 3 unit fasilitas pendidikan rusak berat, 2 rumah ibadah rusak, 1 bangunan fasilitas umum rusak, termasuk beberapa bangunan milik pemerintahan.