Hore! Jokowi Bakal Buka Beasiswa LPDP untuk 3.256 Mahasiswa di 2023

 

Jakarta - Jokowi memastikan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan tersedia di 2023. Rencananya, beasiswa LPDP akan dibuka untuk 3.256 mahasiswa pada tahun depan. 

Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR RI terkait belanja pemerintah pusat pada Selasa (20/9/2022). 

"Untuk LPDP diharapkan ada pemberian beasiswa baru kepada 3.256 mahasiswa (di 2023). Sementara untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima (beasiswa LPDP) saat ini dapat kami pertahankan kontinuitas beasiswanya," ujar Isa.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk LPDP masuk ke dalam anggaran pendidikan senilai Rp 608,3 triliun yang diusulkan dalam RAPBN 2023. Anggaran itu mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 223,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 305 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 69,5 triliun. 

Selain untuk kebutuhan LPDP, anggaran pendidikan juga diperuntukkan bagi program bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap 976.800 mahasiswa. Lalu untuk Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap 20,1 juta siswa. 

"Selain itu, juga untuk bantuan operasional sekolah (BOS), terutama di Kemenag (Kementerian Agama), kami berharap bisa memberikan manfaat bagi 8,8 juta siswa," ungkapnya.

Kondisi sarana prasarana pendidikan di RI masih tertinggal

Lebih lanjut, Isa mengatakan, alokasi anggaran pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Hal ini mengingat dalam beberapa indikator menunjukkan pendidikan Indonesia masih tertinggal. 

Terlihat dari tingkat interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction (HCI) yanng masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Selain itu, skor PISA Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk RI masih rendah di ASEAN 

Lalu rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih belum memadai dan merata. 

"Partisipasi pada PAUD dan perguruan tinggi yang masih tergolong rendah. Serta tingginnya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi," jelas Isa.

 Oleh sebab itu, kebijakan anggaran pendidikan pada tahun 2023 diarahkan guna memecahkan permasalahan tersebut. 

Anggaran diarahkan untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib berlajar dan bantuan pendidikan. 

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lalu untuk penguatan link and match dengan pasar kerja. 

"Serta untuk pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan kualitas layanan PAUD," pungkasnya.

Jokowi mengalokasikan anggaran kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 2023 untuk memberikan beasiswa LPDP kepada 3.256 mahasiswa.

"Di LPDP akan kita harapkan ada pemberian beasiswa baru kepada 3.256 mahasiswa," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam rapat panja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).

Selain, itu, Jokowi memberi kepastian anggaran LPDP agar sebanyak 7.047 mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan dapat tetap meneruskan kuliahnya.

"Untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima saat ini dapat kita pertahankan kontinuitas beasiswanya," sebutnya.

Jokowi menggelontorkan bantuan operasional sekolah (BOS) terutama di Kementerian Agama (Kemenag). Pihaknya berharap bisa memberikan manfaat bagi 8,8 juta siswa.

Pemerintah mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp608,3 triliun untuk belanja pendidikan di tahun depan, tersebar di sejumlah pos belanja.

"Belanja pemerintah pusat mencakup Rp223,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp305 triliun, dan pembiayaan Rp69,5 triliun. Adapun capaian target output yang kita harapkan adalah tersalurkannya KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, manfaat dari Program Indonesia Pintar oleh 20,1 juta siswa," tuturnya.

Anggaran pendidikan Rp608,3 triliun ditujukan untuk menjawab tantangan bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN, kemudian skor Program for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.

"Dan rata-rata lama sekolah penduduk di Indonesia yang lebih rendah dibanding penduduk di beberapa negara ASEAN," ujar Isa.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan merata, juga partisipasi pada pendidikan anak usia dini maupun perguruan tinggi yang tergolong rendah, serta keinginan untuk meningkatkan daya laku dari lulusan pendidikan vokasi sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di lulusan pendidikan tersebut.

"Adapun kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2023, itu termasuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, kemudian peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja, pemerataan kualitas pendidikan, dan juga penguatan kualitas layanan pendidikan," tambahnya.